 |
| Ilustrasi Peta Daerah Tapal Kuda. (Foto/Istimewa) |
Ngoser.ID - Sumenep dan wilayah kekuasaannya, berdasar oretan tinta sejarah,
begitu dinamis. Karena penetapan hari lahir kota berlambang kuda terbang ini di
masa awal duduknya Aria Wiraraja, maka setidaknya ada tiga fase yang menunjukkan
luas kekuasaan adipati Sumenep.
Fase pertama ialah masa pemerintahan Aria Wiraraja (1269 – 1293 M). Di masa
ini, pemerintahan di Madura terpusat di Sumenep. Sehingga tak salah jika
dikatakan bahwa Sumenep sejak awal memang merupakan kiblat pemerintahan
sekaligus budaya di Madura.
Bahkan dalam sebuah prasasti kuna di
pintu Agung keraton Sumenep yang ditulis dalam bahasa Arab dan Madura kuna,
yaitu Brahmono Hasmoro Hung Putri Hayu—yang berarti Brahmono = 6;
Hasmoro = 8; Hung = 9; Putri = 1; dan Ayu = 1. Maknanya, susunan struktur
susunan pemerintahan di Sumenep sudah ada sejak 1 Januari 986 Masehi. Masa itu
tentu lebih awal lagi dari masa Wiraraja.
Tahun 1293 merupakan rangkaian dari
fase pertama, di mana saat itu Aria Wiraraja pindah ke Lumajang (Blambangan)
atas keberhasilannya membantu Dyah Sangghrama Wijaya—menantu Kertanegara—dalam
mengkonstruksi kembali kekuasaan Singhasari. Lumajang sekaligus Sumenep
(Madura) tetap di bawah Wiraraja, hanya di Sumenep ditunjuk sang adik, Aria
Bangah untuk menjalankan roda pemerintahan di Sumenep.
Sayang, sejak masa pengganti
Wiraraja hingga berapa abad setelahnya (hingga abad 16), sumber otentik
pemerintahan Sumenep belum ditemukan. Baru di kurun 1500-an Masehi, yakni
hingga munculnya Tumenggung Kanduruhan sebagai penguasa Sumenep, yang notabene “kiriman” dari
Jawa.
Di masa itu wilayah Sumenep hingga
kawasan tapal kuda (mengulang sejarah Wiraraja). Bahkan di masa dinasti
Kanduruhan yang berasimilasi dengan trah penguasa Pamekasan—turunan Panembahan
Ronggosukowati (memerintah sejak 1530 – 1616 M), wilayah kekuasaan Sumenep
bertambah. Kejadian ini di masa yang disebut sebagai fase kedua.
Fase tersebut terjadi pada zaman
pemerintahan Pangeran Jimat (Raden Ahmad) yang bergelar Pangeran Adipati Ario
Cakranegara III (memerintah tahun 1731 – 1744 M). Kala itu Pamekasan bahkan menjadi bagian dari kekuasaan Sumenep.
Ceritanya, ayah Pangeran Jimat,
yaitu Pangeran Rama (adipati Sumenep tahun 1678 – 1709 M) juga sekaligus putra
mahkota Pamekasan. Karena ayah Pangeran Rama, yaitu Pangeran Gatutkaca adalah
cucu Panembahan Ronggosukowati. Sehingga meski di Pamekasan ada adipatinya, yaitu saudara dari Pangeran Rama, namun hal itu hanya simbolis
saja. Di satu sisi Pamekasan diberi hak mengendalikan pemerintahan sendiri, namun tetap berkiblat pada Sumenep.
Setelah terjadi angin perubahan kekuasaan,
dengan masuknya kalangan santri di singgasana Sumenep, dimulailah yang namanya fase ketiga. Fase yang terjadi tepatnya di masa
Panembahan Sumolo, putra Bindara Saut ini, wilayah tapal kuda ditukar dengan
gugusan pulau yang hingga saat menjadi wilayah kabupaten Sumenep.
Kala itu khusus kepulauan juga
ditunjuk bupati bawahan. Semisal di Kangayan (Kangean), bupati pertamanya ialah
Raden Tumenggung Ario Suriyingrono (Suringrono), putra Tumenggung Kornel, salah
satu putra Panembahan Sumolo.
Kendati ditukar, kendali atas daerah
tapal kuda juga tetap dimainkan oleh anak cucu Panembahan Sumolo. Babak
pertama suksesi oleh keluarga Sumenep ini dimulai dengan peristiwa penobatan
Raden Bambang Sutiknya alias Pangeran Adipati Ario Prawiroadiningrat ke-I (yang
juga putra Tumenggung Kornel, sekaligus juga cucu saudagar Cina muslim di
Besuki—Han Soe Ki—dari pihak ibunya) sebagai adipati pertama Besuki.
Babak kedua dari kisah suksesi ini berlanjut dengan
dilantiknya salah satu putra Pangeran Sutiknya yang bernama Kangjeng Raden
Tumenggung Ario Pandu Suryoatmojo (Kangjeng Pandu) sebagai bupati pertama
Panarukan (setelah itu pemerintahannya pindah ke Situbondo). Tanpa harus
ditebak, babak-babak lainnya tentu saja terus bersusulan dari trah ini.
Keputusan Panembahan Sumolo melepas daerah tapal
kuda, berimplikasi luas. Bersamaan dengan mendapat gugusan pulau, pengaruh Sumenep juga terus
menancap dengan kuat di daerah tapal kuda, karena para penguasanya masih dari
trah dinasti ini.
Implikasi yang terus terasa hingga detik ini, di
mana budaya dan bahasa Madura terus melekat di kawasan itu. Bahkan, di daerah
tapal kuda, bahasa Madura menjadi lingua franca. Kondisi yang
menempatkan bahasa Madura sebagai bahasa ketiga terbesar setelah bahasa Jawa
dan Sunda, dengan tak kurang dari 10 kabupaten yang warganya menjadi penutur
bahasa pulau garam ini.
Mf/Ng
0 Komentar